Hakim Menangkan Habib Bahar di PTUN Bandung, Pencabutan Hak Asimilasi Tidak Sah

Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung setelah majelis hakim yang mengadili perkara gugatan pencabutan asimilasiHabibBahar menyatakan pencabutan gugatan asimilasi olehKanwilKemenkumHAMJabartidak sah. Dengan demikian, HabibBaharbebas karena proses tetap mendapat asimilasi. Dalam perkara ini, Bahar sebagai penggugat, sementara KanwilKemenkumHAMJabaryang mencabut ‎surat amilasi untukHabibBahar selaku tergugat.

"Mengadili, dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat seluruhnya. Mengadili, dalam pokok sengketa mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim yang menangani perkara itu, Faisal Zad, Senin (12/10/2020). Sidang digelar diPTUNBandungJalan Dipenogoro dan disiarkan langsung secara online. Pada 18 Mei 2020, Bapas Klas II Bogor mengeluarkan SK nomor W11.Pas.pas.33.pk.01.05.02 1987.

Surat itu merupakan dasar pencabutan untuk asimilasi untukHabibBahar. "Mewajibkan tergugat mencabut keputusan Kepala Bapas Klas II Bogor Nomor W11.pas.pas.33.pk.01.05.02 1981 tanggal 18 Mei 2020 tentang Pencabutan SK Kepala Lapas Klas II Bogor," ujar dia. Majelis hakim menyebut dasar pencabutan itu tidak sah.

Alasannya, karena surat itu tidak disampaikan kepadaHabibBaharmaupun keluarga pada saat penjemputan. "Bahwa objek sengketa tidak pernah disampaikan kepada penggugat dan keluarga. Obyek sengketa digunakan menjadi dasar tentang pencabutan asimilasi narapidana. Menimbang surat keputusan Kepala Lapas Cibinong tidak disampaikan ke penggugat, meski dibawa tapi tidak dibacakan secara langsung saat menjemput. Namun, hanya disampaikan asimilasi dicabut," katanya. Hakim menjadikan Pasal 60 Undang undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai dasar menyatakan surat pencabutan itu tidak sah.

Pasal itu mengatur soal keputusan memiliki daya mengikat sejak diumumkan atau diterimanya keputusan oleh pihak yang tersebut dalam keputusan. "Hakim menilai secara nyata obyek sengketa surat tersebut tanggal 18 Mei 2020, sedangkan tergugat tidak menyampaikan obyek sengketa maupun sesuai amanat pasal 60 ayat 1 Undang undang Administrasi Pemerintahan. Menimbang, karena eksepsi tergugat ditolak, maka menolak eksepsi tergugat seluruhnya," ucap dia. Seperti diketahui,HabibBahardivonis pidana penjara 3 tahun karena kasus penganiayaan.

Habib Bahar mendapat asimilasi sehingga bebas. Namun, asimilasinya dicabut,HabibBahardijemput paksa kemudian dimasukan lagi ke penjara. BahkanHabibBaharpernah ditahan di Nusakambangan.

Namun kemudian Habib Bahar dikembalikan ke Bogor. Sementara itu pihak KanwilKemenkumHAMJabarakan mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Niaga (PTUN) Bandung yang memutuskan surat pencabutan asimilasiHabibBahar‎ bin Smitih tidak sah. "Kami menghormati keputusan hakim PTUN Bandung yang membatalkan SK Kepala Bapas Bogor. Selanjutnya, tim advokasi akan membahas langkah hukum selanjutnya dengan mengajukan banding," ujar Kepala Divisi PemasyarakatanKanwilKemenkumHAMJabar,AbdulArisdi Jalan Jakarta, Senin (12/10/2020).

Putusan ini berdampak terhadapHabibBaharakan kembali mendapat asimilasi aliasHabibBaharbebaskeluar dari penjara. Vonis majelis hakim dibacakan di PTUN Bandung, Jalan Dipenogoro pada Senin (12/10/2020). "Kami akan pelajari dulu putusannya karena, kan, baru dibacakan hari ini," ucap Aris.

Dalam perkara ini, Bahar sebagai penggugatKanwilKemenkumHAMJabaryang mencabut ‎surat amilasi untukHabibBahar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *